Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan bahwa target Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka balita pendek atau kerdil, yang juga dikenal sebagai stunting, akan sulit tercapai di level 14%. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa penurunan angka prevalensi stunting dari 2023 ke 2022 hanya turun sedikit, dari 21,6% menjadi 21,5%. Meskipun anggaran untuk program Percepatan Pencegahan Stunting pada 2022 mencapai Rp 44,8 triliun, penurunan angka stunting belum mencapai target yang ditetapkan.
Anggaran tersebut terbagi dalam belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Daerah sebesar Rp 8,9 triliun, serta DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun. Suharso menyampaikan bahwa kendala utama dalam penurunan persentase balita stunting adalah karena pendekatan kebijakan yang multitaging, dimana program tersebar di berbagai tempat namun dampaknya minim.
Untuk mengatasi masalah ini, Suharso menyarankan perubahan mekanisme dengan mengintervensi langsung anggaran untuk menangani jumlah penduduk stunting terbesar di setiap daerah. Program penurunan angka stunting dilakukan terutama di tingkat pemerintah daerah, dan Suharso menyatakan bahwa intervensi langsung di daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi dapat lebih efektif daripada program nasional yang kurang signifikan.
Intervensi untuk menangani stunting terbagi menjadi intervensi spesifik, seperti optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), dan edukasi tentang pentingnya imunisasi dan ASI Eksklusif. Sementara itu, intervensi sensitif fokus pada peningkatan layanan air minum dan sanitasi yang layak di seluruh daerah.
