Diperlukan peraturan untuk mengatur pendatang agar tidak memberatkan anggaran daerah. Sebanyak 3 juta pendatang yang masuk ke Jakarta merupakan beban yang cukup besar bagi APBD daerah setempat. Jika pendatang tidak memiliki ketentuan yang jelas, maka penjamin harus bertanggung jawab untuk memulangkan mereka ke daerah asal.
Gubernur Joko menjelaskan pentingnya data administrasi kependudukan yang akurat di Jakarta, mengingat adanya bantuan sosial yang harus tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, subsidi transportasi, dan bantuan lainnya.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitarnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan dalam menangani masalah pendatang.
