Dirjen Imigrasi Silmy Karim menghadiri pertemuan bilateral antara Kamboja dan Indonesia tentang masalah imigrasi perdana di Phnom Penh, Kamboja, bersama dengan Dirjen Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal SOK Veasna. Kedua negara membahas dengan serius pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia.
“Indonesia dan Kamboja adalah dua negara demokratis yang menjadi mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan di kawasan ASEAN. Akhir-akhir ini, beberapa masalah telah menjadi perhatian bersama, termasuk perdagangan manusia,” kata Silmy Karim, Kamis (14/3/2024).
Silmy menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menjadi pekerja migran secara legal. Hal ini akan membantu menghindari potensi kejahatan dan meningkatkan posisi mereka di negara tujuan serta mempermudah negara tersebut dalam memberikan perlindungan.
Dirjen Imigrasi Kamboja juga menegaskan komitmennya untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI). Setidaknya, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat bahwa ada 73 ribu WNI yang tinggal di negara tersebut, termasuk 58.307 WNI yang memiliki izin kerja sah.
“Perdagangan manusia di Kamboja seringkali melibatkan penipuan online dan kerja paksa. Calon pekerja biasanya direkrut melalui iklan di media sosial atau grup chat untuk posisi customer service atau pemasaran investasi. Namun, setibanya di lokasi, mereka terpaksa menjual investasi palsu secara online,” jelas Silmy.
