Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen untuk membasmi mafia tanah sebagai upaya membela rakyat kecil di Indonesia. AHY menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah-langkah tegas dan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum, terutama yang berpotensi merugikan rakyat kecil.
Dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, AHY menegaskan perlunya strategi yang matang untuk mengatasi praktik mafia tanah yang telah lama berlangsung di Indonesia. Pemerintah harus memahami situasi yang kompleks terkait tanah dan sengketa tanah sebelum mengambil tindakan, tanpa meremehkan kompleksitas masalah tersebut.
Pembahasan program agraria seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), dan kepastian hukum pertanahan menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Menko Airlangga menjanjikan penanganan masalah mafia tanah secara spesifik dalam pertemuan mendatang.
AHY, yang telah mendapat mandat dari Wakil Presiden Mar’ruf Amin, menganggap penyerobotan lahan oleh mafia sebagai tantangan utama bagi Kementerian ATR/BPN. Ia berharap dukungan dari masyarakat untuk menyelesaikan tugas yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN terkait pelayanan publik.
Sejak dilantik, AHY telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga untuk sinergi dalam menyelesaikan proyek pemerintah. Penanganan masalah mafia tanah menjadi fokus utama demi kepentingan rakyat kecil.
