Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan hasil rekomendasi Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Rakernas V PDIP telah membahas berbagai masalah bangsa dan negara yang dianggap memiliki potensi kerawanan, sehingga langkah mitigasi perlu dipertimbangkan untuk mencegah krisis.
Dalam Rapat Kerja Nasional tersebut, pentingnya keberpihakan kepemimpinan partai dalam menghadapi masa transisi pemerintahan ke depan diakui. Oleh karena itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, diberikan kewenangan penuh oleh Rakernas V untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan.
Sebelumnya, Megawati telah menyinggung pentingnya mendengarkan suara akar rumput dalam menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan. Dia juga menegaskan bahwa PDIP merupakan partai politik yang mengedepankan kontrol dan penyeimbang (check and balance) dalam berpolitik.
Megawati juga menyoroti perlunya masyarakat sipil yang kuat, pers yang andal, dan sistem hukum yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, demokrasi sehat memerlukan partai politik yang berfungsi dengan baik serta sistem hukum yang benar-benar adil.
Dengan demikian, Rakernas V PDIP telah memberikan mandat kepada Megawati sebagai Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan ke depan, dengan mempertimbangkan berbagai hal penting yang telah dikaji dalam rapat tersebut.
