Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, guna membahas sejumlah isu pendidikan.
Nadiem menyatakan bahwa mereka akan mendiskusikan beberapa issue pendidikan dalam pertemuan tersebut. Salah satu isu yang kemungkinan akan dibahas adalah terkait dengan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang menjadi perhatian publik.
Beberapa waktu terakhir, muncul berita mengenai kenaikan besar-besaran biaya UKT di beberapa perguruan tinggi, seperti kenaikan dari golongan empat ke golongan lima dengan besaran rata-rata antara lima hingga 10 persen. Hal ini menimbulkan polemik dan demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah.
Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan UKT belakangan ini.
Nadiem menjelaskan bahwa kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru sesuai dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, bukan untuk mahasiswa yang sudah berada dalam masa studi mereka.
Selain itu, Nadiem menegaskan bahwa kenaikan UKT juga tidak akan diberlakukan bagi mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah telah menetapkan tarif UKT untuk golongan pertama dan kedua sebesar Rp500 ribu dan Rp1 juta.
Mahasiswa dengan kemampuan ekonomi baik hingga tinggi akan dikenakan UKT sesuai dengan golongan dan kemampuan ekonomi masing-masing, dengan besaran biaya ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Nadiem juga berjanji untuk menghentikan kenaikan UKT yang tidak rasional di perguruan tinggi. Ia bersama Kemendikbudristek akan memastikan bahwa kenaikan biaya yang tidak masuk akal tersebut akan dihentikan.
Pada kesempatan lain, Stafsus Presiden Billy Mambrasar juga telah menampung aspirasi mahasiswa terkait dengan isu UKT. Wapres juga menekankan pentingnya pembiayaan proporsional agar UKT tidak memberatkan mahasiswa.
