Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri harus segera dilakukan. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri menjadi sorotan dalam diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Universitas Bakrie, Jakarta. Rizal Darma Putra berpendapat bahwa pemisahan ini akan membantu memperjelas pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Pemisahan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap lembaga memiliki fokus yang jelas dan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik.
Selain pemisahan fungsi, pentingnya pengawasan yang efektif dan transparan terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi fokus utama. Pengawasan yang lebih baik dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta memastikan akuntabilitas. Pengawasan perlu dilakukan dalam aspek anggaran, operasi, dan regulasi.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, menilai bahwa penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi sangat penting agar koordinasi antar lembaga lebih efektif. Namun, ego sektoral di antara lembaga intelijen masih menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan kerja sama yang baik. Haripin juga menyoroti perlunya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen untuk memperbaiki sistem rekrutmen yang masih perlu perbaikan.
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan pentingnya memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks. Dia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat intelijen luar negeri agar dapat mengantisipasi ancaman yang dapat memengaruhi keamanan nasional.
Selain itu, struktur kelembagaan BIN juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Erik Purnama, Co-Founder ISDS, menyebut bahwa dominasi unsur militer dalam kelembagaan BIN tidak mendukung pengembangan intelijen yang lebih modern dan adaptif.
Para ahli dan peneliti yang hadir dalam diskusi sepakat bahwa restrukturisasi BIN harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemisahan fungsi hingga peningkatan pengawasan. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi yang komprehensif, Indonesia dapat memiliki sistem intelijen yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
