Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, mengangkat isu penting mengenai pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dalam konteks restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal, pemisahan ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas dan keragaman ancaman yang dihadapi oleh Indonesia.
Dalam sebuah diskusi di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal menekankan bahwa pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri akan membantu BIN untuk lebih fokus dan sesuai dengan mandat masing-masing. Ia menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri serta kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri sangat diperlukan.
Rizal juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pembahasan restrukturisasi BIN, dengan memperhatikan pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi sebagai isu yang penting. Menurutnya, tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.
Sementara itu, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menegaskan pentingnya penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui rekrutmen dan pendidikan yang lebih terstruktur. Dia juga menyoroti bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Ancaman seperti destabilisasi politik dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, berpendapat bahwa perubahan orientasi untuk lebih fokus pada ancaman eksternal perlu dilakukan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan peran sipil dalam intelijen guna menciptakan sinergi yang lebih baik dalam sistem pertahanan negara.
