Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia, yang dikenal sebagai INA Digital, memiliki potensi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara.
Dalam akun Instagramnya dengan nama pengguna luhut.pandjaitan, Luhut menyampaikan keyakinannya bahwa tingkat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkurang dengan adanya GovTech. Menurutnya, GovTech akan membuat pemerintahan lebih efisien dan transparan, sehingga pelaku korupsi akan kesulitan untuk melakukan tindakan korupsi.
Luhut berharap bahwa GovTech Indonesia dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia dan membuat negara menjadi lebih baik. Ia juga menyoroti beberapa kasus korupsi yang terjadi di berbagai kementerian, seperti kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.
Selain potensi penurunan korupsi, Luhut juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Dengan adanya GovTech, proses perizinan dan kemudahan berusaha akan menjadi lebih efisien, yang diharapkan dapat menarik investor dan industri hiburan untuk beroperasi di Indonesia.
Saat ini, sektor swasta belum terlibat dalam GovTech karena pemerintah masih fokus pada konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Namun, Luhut menyatakan bahwa sektor swasta akan secara bertahap dimasukkan ke dalam GovTech setelah proses konsolidasi selesai.
Presiden Jokowi telah meluncurkan GovTech Indonesia, INA Digital, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Peluncuran INA Digital dianggap penting untuk menyediakan solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan infrastruktur terkait.
