Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, berbicara tentang peluang memberikan pekerjaan lain kepada juru parkir (jukir) liar yang sering terlihat di minimarket Jakarta. Pernyataan ini dilontarkan Heru Budi sebagai respons terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menertibkan jukir liar yang kerap memaksa warga membayar parkir saat berbelanja di minimarket.
“Ya, itu salah satu masalah yang harus kita atasi (jukir liar tidak memiliki profesi lain). Kita akan melihat secara perlahan-lahan dan memberikan, jika memungkinkan, pekerjaan kepada mereka,” ungkap Heru kepada wartawan, dikutip pada Kamis (9/5/2024).
Heru, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk menertibkan juru parkir liar di minimarket yang membuat resah warga. Menurutnya, parkir bagi pelanggan di minimarket biasanya gratis, sehingga tindakan jukir liar yang memaksa pembayaran tidak dapat dibenarkan.
“Di minimarket sudah jelas tertulis gratis, jadi jangan memaksa dan membuat warga merasa resah. Mulai sejak kemarin, saya telah memerintahkan Satpol PP dan Dishub untuk menertibkan,” tambah Heru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa oknum jukir yang sering memaksa warga membayar parkir di minimarket dapat dijerat dengan tindak pidana ringan. Dishub DKI dapat melakukan sidang di lokasi kejadian untuk menindak jukir liar.
“Kami sedang mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan ini, dimana dari hasil diskusi, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan risiko yang ada,” ujar Syafrin kepada wartawan, juga pada Kamis (9/5/2024).
Koordinasi dilakukan untuk melibatkan Satpol PP, pengadilan, dan kejaksaan sebagai satu tim untuk melakukan sidang di lokasi kejadian.
