Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam Laporan Keuangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023 yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya adalah pengelolaan pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan karena belum ada peraturan tentang tarif penerbitan Izin Penerapan Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).
Masalah ini menyebabkan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan IP CPPOB yang digunakan untuk keperluan ekspor tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, aplikasi perizinan terkait sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di BPOM juga belum terintegrasi dengan aplikasi perijinan di Kementerian Kesehatan, sehingga ada 207 pedagang besar farmasi yang belum memiliki sertifikat CDOB.
BPK memberikan rekomendasi kepada BPOM, termasuk untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mengintegrasikan aplikasi perizinan. BPK juga mengharapkan BPOM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan.
Meskipun ditemukan permasalahan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPOM. Pada kesempatan yang sama, BPK juga menyampaikan rencana pemeriksaan untuk semester II tahun 2024, termasuk pemeriksaan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
Pius Lustrilanang dari BPK berharap agar seluruh jajaran BPOM memberikan dukungan dan sinergi dalam proses pemeriksaan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Meskipun terdapat beberapa masalah, langkah-langkah perbaikan diharapkan dapat dilakukan untuk memastikan program dan tata kelola keuangan berjalan secara akuntabel dan transparan.
