Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, telah meminta pimpinan DPR RI untuk merespons dengan serius wacana hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Aria saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, pada tanggal 5 Maret 2024.
Aria menegaskan perlunya pengawasan yang lebih optimal dari DPR RI terhadap Pemilu 2024, karena menurutnya saat ini pengawasan tersebut tidak memiliki marwah. Ia menyatakan bahwa tanda-tanda kecurangan sudah terlihat sejak awal pelaksanaan Pemilu, dan perlu adanya koreksi dalam aturan serta peningkatan pengawasan dari anggota legislatif.
Selain itu, anggota DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, juga mengungkapkan pendapat yang sama dengan Aria Bima. Luluk menyerukan agar DPR RI merespons usulan hak angket tersebut dengan tegas.
