29.3 C
Jakarta
Monday, July 22, 2024

WHO dan Kementerian Kesehatan Mendesak Penghapusan Lemak Trans Untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Sehat dan Produktif – Sehat Negeriku

Pada tanggal 6 Mei 2024, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan sebuah kajian perintis mengenai sumber makanan asam lemak trans dalam pasokan pangan di Indonesia. Tujuan dari peluncuran ini adalah untuk mendukung penerbitan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan lemak trans.

Lemak trans merupakan asam lemak tak jenuh yang dapat ditemukan baik dalam sumber alami maupun industri. Konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500.000 kematian akibat penyakit jantung koroner secara global setiap tahunnya.

Studi dasar ini melibatkan pengujian laboratorium terhadap 130 produk dalam empat kategori makanan, yaitu minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang mengandung lemak (seperti biskuit, kue kering, wafer, kue, dan roti), serta makanan siap saji seperti mi goreng, nasi goreng, ayam goreng, kentang goreng, dan roti.

WHO merekomendasikan agar kadar lemak trans dalam pangan tidak melebihi 2 gram per 100 gram total lemak. Namun, hampir 10% dari produk yang disurvei, atau sekitar 11 makanan, mengandung kadar lemak trans di atas rekomendasi tersebut.

Kadar lemak trans yang tinggi juga ditemukan dalam produk makanan ringan yang populer dan banyak dikonsumsi, seperti biskuit, wafer, roti, dan jajanan kaki lima seperti martabak. Konsentrasi lemak trans tertinggi terdapat pada campuran margarin dan mentega, dengan kadar yang 10 kali lebih tinggi dari batas yang direkomendasikan WHO.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyatakan apresiasi terhadap upaya WHO Indonesia dalam melakukan kajian mengenai kandungan lemak trans dalam makanan. Beliau juga menyampaikan bahwa cara paling efektif untuk mengurangi lemak trans dalam pasokan pangan adalah melalui regulasi.

Dalam acara tingkat tinggi di Jakarta, Prof. Dante menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menerapkan regulasi yang melarang penggunaan lemak trans dalam industri makanan di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa pembatasan lemak trans akan berdampak positif terhadap tekanan penyakit jantung dan juga akan menghemat biaya kesehatan negara.

WHO telah meluncurkan inisiatif global REPLACE pada tahun 2018, yang menyerukan negara-negara untuk menghentikan penggunaan lemak trans secara global pada tahun 2023. REPLACE memiliki 6 strategi, antara lain meninjau sumber makanan lemak trans dan lanskap kebijakan, mendorong pergantian lemak trans dengan lemak yang lebih sehat, memberlakukan peraturan untuk menghilangkan lemak trans, mengevaluasi kandungan lemak trans dalam pasokan pangan, menciptakan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.

Sebanyak 53 negara anggota WHO telah mengadopsi kebijakan praktik terbaik dalam mengeliminasi lemak trans, termasuk Denmark yang menjadi negara pertama yang melarang penggunaan lemak trans dalam industri makanan sejak tahun 2003. Tiga belas tahun setelah penerapan regulasi tersebut, angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah turun 20%.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan regulasi yang menghilangkan penggunaan lemak trans dalam industri makanan di negara ini. Edliu dan dukungan yang masif juga akan diberikan pada sektor informal seperti pedagang kecil dan menengah.

Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietharan, menjelaskan bahwa rilis studi dasar WHO hari ini adalah langkah maju yang penting dalam memperbaiki lingkungan pangan bagi masyarakat Indonesia. WHO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi negara berikutnya yang menerapkan kebijakan terbaik dalam mengeliminasi lemak trans.

Kementerian Kesehatan RI berkomitmen untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, memastikan akses ke layanan kesehatan berkualitas, dan mempromosikan inisiatif kesehatan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat, kementerian berupaya untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, pencegahan penyakit, dan akses kesehatan, sehingga meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan bagi seluruh rakyat Indonesia.

WHO, sebagai lembaga PBB untuk kesehatan, bertujuan untuk memimpin dan memperjuangkan upaya global dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang aman dan sehat. Organisasi ini menghubungkan negara-negara, mitra, dan masyarakat di lebih dari 150 lokasi, memimpin respons dunia terhadap keadaan darurat kesehatan, mencegah penyakit, mengatasi akar masalah kesehatan, dan memperluas akses ke obat-obatan dan perawatan kesehatan. Misi WHO adalah mempromosikan kesehatan, menjaga dunia tetap aman, dan melayani yang rentan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, serta Communication Officer WHO Indonesia, Michael Vurens van Es, dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut terkait dengan topik ini.

Source link

berita terkait

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Berita Terbaru