Pada tahun 2025, pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan secara serentak, termasuk bagi kepala daerah terpilih yang tidak mengalami sengketa dan mereka yang sudah menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK). Di Jawa Barat, sebanyak 27 pasangan kepala daerah terpilih, seperti wali kota dan bupati, direncanakan untuk dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, hanya 26 pasangan yang dipastikan akan dilantik karena satu pasangan masih menghadapi proses hukum di MK. Pasangan Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz dari Kabupaten Tasikmalaya misalnya, masih dalam tahap sidang pembuktian di MK dan kemungkinan besar tidak akan ikut dilantik pada 20 Februari 2025.
Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, tanggal tersebut ditetapkan sebagai awal dari serangkaian pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa setelah berkonsultasi dengan Presiden, pelantikan difokuskan pada tanggal 20 Februari. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan baru para pemimpin daerah di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan.
Selain itu, pelantikan serentak juga akan dilakukan untuk pasangan walikota terpilih di Provinsi Jawa Barat. Daftar pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih di beberapa daerah di Jawa Barat antara lain adalah Viman Alfarizy dan Diky Chandra untuk Kota Tasikmalaya, Sudarsono dan Supriana untuk Kota Banjar, H. Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe untuk Kota Bekasi, Ngatiyana dan Adhitia Yudisthira untuk Kota Cimahi, Supian Suri dan Chandra untuk Kota Depok, Effendi Edo dan Siti Farida untuk Kota Cirebon, Farhan dan Erwin untuk Kota Bandung, Ayep Zaki dan Bobby Maulana untuk Kota Sukabumi, serta Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin untuk Kota Bogor.
Pelantikan para wali kota dan wakil wali kota ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pembangunan di setiap daerah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan program kerja berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Diharapkan, langkah ini menjadi awal positif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik selama lima tahun ke depan.
