Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar harmonisasi aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke depan berada di bawah wewenang langsung dari Wakil Presiden. Usul tersebut mirip dengan penanganan yang dilakukan di Papua.
Usulan Mendagri Tito: Aglomerasi DKJ harus di Bawah Wewenang Wapres, Bukan Presiden
