Pemisahan fungsi intelijen dalam dan luar negeri dianggap penting oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemisahan fungsi intelijen tersebut sangat diperlukan, termasuk kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri. Rizal juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN).
Pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga disoroti oleh peneliti BRIN, Muhammad Haripin. Meskipun amanat Undang-Undang Intelijen menyebutkan tentang peran BIN sebagai koordinator, dalam praktiknya masih terdapat hambatan karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga dengan fungsi intelijen.
Haripin juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang intelijen, yang telah mengalami kemajuan signifikan di Indonesia. Namun, pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN saat ini adalah kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman. Oleh karena itu, pengawasan yang baik harus mampu mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN.
