Pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan mengejutkan dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan hukum dan logika, menggambarkan perubahan dalam sistem pemilu Indonesia. Aturan ambang batas 20 persen dianggap tidak adil karena melanggar Pasal 6A ayat (2) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada semua partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. MK meyakini bahwa penghapusan ambang batas akan membuka jalan bagi calon baru dan ide-ide segar, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam politik.
Dampak dari penghapusan ambang batas mencakup kemungkinan bertambahnya jumlah kandidat presiden pada Pemilu 2029, memunculkan wajah baru dalam politik, dan mengubah pola koalisi antar partai. Meskipun ada kekhawatiran akan fragmentasi politik, keputusan MK dianggap sebagai langkah maju untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Partai kecil kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas, merangsang kompetisi yang sehat dan inklusif.
Observasi terhadap negara-negara lain yang tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden, seperti Amerika Serikat, Brazil, Peru, Meksiko, dan Kolombia, menunjukkan bahwa sistem tanpa ambang batas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kematangan demokrasi dan partisipasi politik yang tinggi. Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran pemilih. Kesimpulannya, keberhasilan dari perubahan ini tergantung pada kualitas demokrasi dan tanggung jawab partai politik dalam menjalankan sistem demokratis dengan baik.
