Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk mengakhiri paradoks yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, masih terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan yang perlu diatasi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 melalui Danantara, lembaga investasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, dan pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan merata sebagai negara maju pada tahun Emas 2045. Melalui peluncuran Danantara sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-80 Indonesia, diharapkan lembaga ini bukan hanya menjadi pengelola investasi tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci menuju kemajuan dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda Indonesia.
