Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Tim Pemenangan Amin (Anies-Muhaimin) mendeteksi kemungkinan adanya politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam konteks Pemilu 2024. Menurut Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, tim khusus yang dibentuk telah menemukan beberapa indikasi kuat yang bisa menjadi dasar untuk mengajukan hak angket di DPR.
Salah satu contohnya adalah terkait penyaluran bansos El Nino yang jumlah penerimanya ternyata jauh melebihi data resmi dari Kementerian Sosial. Menurut Deddy, sementara data resmi Kemensos menyebut jumlah penerima bansos sekitar 18-20 juta warga miskin, namun penerima Bansos El Nino nyatanya mencapai hampir 50 juta orang.
Deddy, anggota PDIP, menegaskan perlunya penyelidikan terhadap politisasi bansos untuk mengungkap kebenarannya. Menurutnya, hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui hak angket di DPR mengingat keterkaitannya dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menambahkan bahwa melalui hak angket DPR, pertanyaan-pertanyaan mengenai keanehan anggaran dan penyaluran bansos bisa diselidiki lebih lanjut. Misalnya, apakah memang diizinkan untuk memperpanjang bansos El Nino setelah masa yang ditentukan, dan mengapa anggaran untuk bansos El Nino lebih besar daripada bansos selama pandemi Covid-19.
Dengan ini, Deddy menekankan pentingnya pengungkapan melalui jalur yang tepat yaitu melalui hak angket DPR, bukan melalui Mahkamah Konstitusi.
