Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penyusunan APBN 2024 tidak terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun. Ia menyatakan bahwa penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Pilpres 2024 dan bahwa penetapannya tidak terkait dengan siapa pun yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Sri Mulyani juga menjelaskan pentingnya sidang MK dalam menjaga nalar demokrasi publik. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa keterlibatan kementeriannya dalam penyaluran bansos jelang Pilpres 2024 sesuai dengan tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020. Muhadjir menegaskan bahwa bansos merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas utama Kemenko PMK.
Muhadjir juga menjelaskan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah program lama dari tahun 2023 dan bukan program baru yang terkait dengan Pilpres 2024. Program CBP yang diberikan kepada masyarakat pada Januari-Juni 2024 merupakan perpanjangan dari program tahun sebelumnya.
