Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemerintahannya untuk menyelesaikan urusan tata kelola sampah pada tahun 2029. Untuk mencapai target ini, Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian masalah sampah. Melalui RPJMN Tahun 2025–2029, strategi tata kelola sampah telah disusun dengan pendekatan di hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta pendekatan di hilir seperti WTE dan RDF.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah, Presiden juga memerintahkan menteri-menterinya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mendagri Tito Karnavian mengidentifikasi 33 TPA yang akan dijadikan lokasi konversi sampah menjadi energi. Danantara siap berinvestasi dalam proyek waste-to-energy di daerah-daerah dengan melibatkan sektor swasta. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tata kelola sampah dan mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak di Indonesia.
