Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mendaftar sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa kehilangan suara sebanyak 200 ribu di 30 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di 18 provinsi.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, menjelaskan bahwa PPP memiliki alat bukti kuat yang dapat menunjukkan hilangnya suara mereka. Dari 18 provinsi dengan 30 dapil, setiap dapil kehilangan sekitar 3.000 hingga 4.000 suara, sehingga total mencapai 200 ribu suara yang hilang.
Awiek menyatakan bahwa permohonan PHPU ke MK dilakukan agar suara yang hilang tersebut dapat dikembalikan dan PPP dapat diakui sebagai partai yang lolos ke Parlemen. Mereka telah menyiapkan 23 anggota tim hukum dan alat bukti, termasuk saksi relevan, untuk persidangan PHPU 2024.
Alat bukti yang disiapkan berupa data-data dari TPS, hasil perbandingan dengan D, bukti-bukti kepemiluan, dan peristiwa saat terjadi rekapitulasi. PPP berharap agar melalui proses hukum ini, keadilan dapat terwujud dan suara yang hilang dapat ditemukan kembali.
