Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan bahwa video yang menyebutkan ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks). Sandi menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan Polri telah memberikan keterangan resmi bahwa video tersebut adalah hoaks.
Video yang beredar di media sosial tersebut menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Dalam video tersebut, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu, dan tidak dapat menggunakan sistem door to door oleh Bhabinkamtibmas lagi. Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Video tersebut juga menyebutkan permintaan bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Sandi meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Ia juga menegaskan bahwa Polri akan tetap netral dalam menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai, dan bermartabat. Kapolri telah beberapa kali menyatakan bahwa Polri akan netral dalam pelaksanaan pemilu dan bertugas untuk mengamankan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.
