Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sudah aktif mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah.
Baru-baru ini, Prabowo mewakili Jokowi dalam peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa.
Prabowo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%, meskipun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pertumbuhan di atas 5%. Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, tata kelola yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta upaya mitigasi terhadap kebocoran dan penyelewengan.
Dalam tulisan ini, penulis yang memiliki pengalaman sebagai profesional public policy di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) ingin mengeksplorasi target pertumbuhan ekonomi 8% terkait dengan migas. Akan dibahas pula tantangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan selama periode pemerintahan 2024-2029.
Salah satu tantangan utama dalam sektor migas adalah realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi. Hingga semester I-2024, realisasi lifting minyak masih di bawah target APBN, disebabkan oleh gangguan banjir dan keterlambatan kegiatan drilling. Meskipun demikian, pemerintah berupaya untuk menahan penurunan produksi dan mencari cadangan baru.
Selain itu, revisi UU Migas juga menjadi tantangan penting yang harus segera diselesaikan. Belum adanya kejelasan terkait revisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang kuat juga diperlukan untuk menjaga kepastian investasi, terutama bagi perusahaan migas besar.
Selain itu, harmonisasi antar kementerian terkait sektor migas juga menjadi harapan untuk meningkatkan kinerja industri migas di Indonesia. Sinergi yang lebih baik di antara pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan produksi migas yang ambisius.
Diharapkan dengan upaya bersama antara pemerintah, DPR RI, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam sektor migas dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta kedaulatan energi yang kuat di masa depan.
