Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia. Rizal berpendapat bahwa pemisahan fungsi intelijen tersebut mendesak dilakukan. Ia juga mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi, terutama di Badan Intelijen Negara (BIN).
Rizal mengkritisi struktur kelembagaan BIN yang masih didominasi oleh unsur militer dan terlalu terkait dengan konflik kepentingan politik. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen, termasuk pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu mengalami kesulitan di banyak negara.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, menekankan pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan Undang-Undang Intelijen. Namun, ia mencatat bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin nyata. Ia mengkritisi dominasi personel militer dalam struktur BIN dan menekankan perlunya fokus lebih pada ancaman dari luar.
Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa perlu adanya penguatan di bidang SDM dan kelembagaan serta sistem koordinasi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang ada. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie juga menilai perlunya perubahan orientasi agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Selain itu, diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
