Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, menegaskan pentingnya pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
Dalam sebuah diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal mengatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri, sangat perlu dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan struktur kelembagaan BIN yang masih didominasi oleh unsur militer.
Rizal menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan lembaga intelijen, termasuk BIN, untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, ia juga menyoroti tantangan pengawasan yang kompleks terhadap lembaga intelijen, mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, menegaskan pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan Undang-Undang Intelijen. Namun, ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal dan perlu diperkuat.
Haripin juga menilai kemajuan signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) intelijen di Indonesia, namun masih diperlukan formulasi yang lebih baik dalam pola pendidikan, terutama untuk menghindari politisasi di BIN.
Selain itu, Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri mengingat ancaman eksternal yang semakin nyata. Erik Purnama dari ISDS juga menyoroti perlunya penguatan dalam bidang SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada.
Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie juga menilai perlu adanya perubahan orientasi dalam lembaga intelijen untuk lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.
Diskusi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Selain itu, diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
