Ketertinggalan sosioekonomi di negara-negara Muslim telah menjadi perhatian global. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar negara Muslim memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dari negara-negara Barat dan rata-rata dunia dalam hal Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, pendidikan, dan kesehatan.
Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini antara lain adalah penjajahan dan eksploitasi Barat, gagasan antiprogresif ulama, dan otoritarianisme politik. Penjajahan dan eksploitasi Barat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketertinggalan sosioekonomi di banyak negara Muslim. Perspektif teori ketergantungan menyoroti bagaimana negara-negara inti menggunakan negara-negara lain sebagai sumber bahan mentah dan pasar ekspor, yang menghambat pembangunan internal. Namun, penjelasan ini telah dikritik karena mengabaikan peran negara dan masyarakat lokal dalam pembangunan.
Peran Islam dan ulama juga menjadi fokus analisis. Sikap konservatif ulama terhadap kemajuan dan inovasi, yang menghambat perkembangan sosioekonomi, sering kali dipertanyakan. Ulama sering kali membatasi interpretasi agama dan memperkuat otoritas politik, yang pada gilirannya mempertahankan rezim otoriter.
Otoritarianisme dan ketertinggalan ekonomi sering kali saling memperkuat satu sama lain, membentuk apa yang disebut sebagai “lingkaran setan”. Negara-negara Muslim dengan tingkat korupsi yang tinggi dan lemahnya tata kelola pemerintahan cenderung mengalami ketertinggalan sosioekonomi. Kemampuan untuk membentuk lembaga yang inklusif dan efektif merupakan kunci dalam pembangunan sosioekonomi.
Sejarah juga memegang peran penting dalam pemahaman kondisi saat ini. Negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat karena investasi dalam pendidikan dan pembangunan lembaga yang inklusif. Sebaliknya, negara-negara Muslim sering kali gagal dalam meningkatkan sistem pendidikan dan lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi masalah ketertinggalan sosioekonomi di negara-negara Muslim, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan analisis sejarah, reformasi lembaga, dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Buku seperti “Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan” oleh Ahmet T. Kuru memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah tersebut.
