Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 secara penuh sebelum akhir bulan April. Sarjoko, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 9 persen dari total penerima bansos belum menerima bantuan yang seharusnya dicairkan selama tiga bulan terakhir. Sebagian besar dari penerima baru, sebanyak 126.729 orang, masih menunggu administrasi seperti buku tabungan dan kartu ATM dari Bank DKI. Menanggapi permasalahan yang dialami Bank DKI terkait sistem layanan, Sarjoko menyatakan bahwa pihak bank akan melakukan percepatan dalam mencetak rekening untuk memenuhi kebutuhan penerima. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, juga menyoroti pentingnya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bahwa penerima KJP Plus merupakan mereka yang memenuhi syarat. Selain itu, Justin juga mengusulkan adanya pembatasan jumlah penerima KJP Plus dalam satu keluarga untuk meningkatkan distribusi bansos secara tepat dan adil. Para stakeholder sepakat bahwa perlu adanya regulasi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendataan dana bansos, terutama KJP Plus, agar tepat sasaran dan efisien.
