Fenomena warga negara asing (WNA) yang berbisnis secara ilegal di Bali terus berlanjut. Mereka tidak hanya membangun vila, tetapi juga mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari berbisnis, termasuk berjualan sayur-mayur.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para WNA di Pulau Dewata sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Mereka sering melanggar aturan lalu lintas, melakukan penganiayaan, mengganggu tempat ibadah, dan bahkan menjalankan bisnis secara ilegal.
Data dari Polda Bali menunjukkan bahwa ada 38 kasus pelanggaran hukum yang melibatkan WNA sejak Januari hingga Juni 2024. Kasus-kasus tersebut meliputi penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, dan penipuan.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satuan Tugas Tata Kelola Pariwisata yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti OPD, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polda Bali, dan Kejaksaan.
Selain itu, upaya sosialisasi juga telah dilakukan kepada para wisatawan mengenai aturan-aturan yang berlaku di Bali melalui berbagai media. Tjok Bagus menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas namun humanis untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di Bali.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, juga telah mengungkapkan bahwa banyak WNA, terutama dari Rusia dan Ukraina, berbisnis secara ilegal di Bali karena kondisi ekonomi yang tidak stabil di negara asal mereka. Bali dianggap sebagai tempat yang aman, nyaman, dan biaya hidup yang terjangkau, sehingga banyak WNA yang tidak segan untuk berjualan sayur-mayur.
Upaya terus dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah aktivitas illegal para WNA di Bali agar tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua wisatawan.
