Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa seluruh perizinan seperti Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) kini dapat diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Integrasi ini menjadi mungkin berkat kerjasama dengan SATUSEHAT SDMK.
Menkes Budi mengucapkan terima kasih kepada KemenpanRB atas bantuan dalam mengintegrasikan sistem perizinan SIP dan SKP dengan MPP Digital saat meresmikan MPP Digital di Jakarta. Data yang telah diintegrasikan meliputi bukti kecukupan SKP dan data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM Kemenkes.
Dengan adanya integrasi ini, proses pengurusan perizinan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dalam satu tempat. Menkes juga menegaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk menjadi mudah, murah, dan transparan tanpa adanya pungutan tambahan maupun rekomendasi.
Lebih lanjut, Menkes menyebut bahwa MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu sekitar 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan. Menkes Budi juga mendorong perluasan MPP Digital ke seluruh kabupaten/kota untuk memudahkan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan kesehatan di seluruh Indonesia.
MenpanRB Abdullah Azwar Annas juga memberikan apresiasi atas upaya Kemenkes dalam mewujudkan MPP Digital serta fokus pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih mudah dan murah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Prioritas penerapan MPP Digital akan diberikan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah berencana memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, terutama tenaga kesehatan. Sebagai informasi, berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dengan nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email [email protected].
