Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak, berpendapat bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah tidak berlaku. Menurut Gilbert, status Daerah Khusus Ibukota (DKI) bagi Jakarta sudah tidak berlaku lagi dan akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Oleh karena itu, Gilbert mengusulkan agar Pilkada Jakarta ke depan diselenggarakan seperti Pilkada di provinsi lain, dengan hanya satu putaran saja.
Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat, cagub dan cawagub DKI harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk menjadi pemenang. Gilbert menyatakan bahwa diperlukan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) untuk menggantikan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, mengingat rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Gilbert menyoroti draf RUU DKJ yang beredar, di mana Gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden. Namun, semua fraksi di DPR kecuali fraksi Gerindra menolak wacana tersebut. Menurut Gilbert, apabila Jakarta tidak lagi dikenal sebagai DKI tetapi sebagai DKJ, Pilkada Gubernur DKJ sebaiknya diadakan dalam satu putaran saja, sejalan dengan provinsi lain.
Gilbert juga menekankan perlunya perubahan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2026, mengingat Papua telah dimekarkan menjadi lebih banyak provinsi. Menurut politikus PDIP ini, penyelenggaraan Pilkada Jakarta dalam satu putaran dapat mengurangi biaya dan meredam konflik. Gilbert mencontohkan bahwa provinsi lain berhasil memilih gubernur dalam satu putaran dengan pemerintahan yang efektif, meskipun memiliki populasi hingga 5 kali lipat dari DKI Jakarta dan wilayah yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, menurut Gilbert, beban DKJ sebagai daerah yang lebih besar dengan APBD yang lebih kecil seharusnya dipertimbangkan.
