Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa usulan untuk melakukan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 memiliki potensi untuk diblokir oleh koalisi yang ada di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Terutama setelah Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan tersebut dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ujang menyatakan bahwa kemungkinan usulan hak angket ini akan dihalangi oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia juga berpendapat bahwa pemerintahan bisa menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi partai politik dalam koalisi untuk bergabung dengan mereka, atau melakukan tekanan kepada mereka untuk melemahkan lawan politik.
Menurut Ujang, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang memiliki keinginan kuat untuk mendorong hak angket di DPR RI. Sedangkan NasDem, PKB, dan PPP belum menunjukkan sikap yang jelas dalam hal ini. Ujang juga menyebut bahwa PDIP dan PKS mungkin akan mendorong hak angket dengan tegas, tetapi NasDem kemungkinan akan mendukung pemerintah setelah pertemuan dengan Jokowi, sementara PKB dan PPP cenderung akan mendukung pemerintah juga.
Pendapat Ujang menyoroti bahwa partai politik dalam koalisi pemerintahan tampaknya akan sulit untuk mendorong hak angket karena mereka bisa mendapat tekanan atau masalah di kemudian hari jika melawan kebijakan pemerintah.
