Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertekad untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait tanah di sepanjang sungai di Jawa Barat, yang menjadi salah satu penyebab banjir karena sungainya tidak bisa diperlebar. Dalam upaya penyelesaiannya, Nusron menyebut bahwa ada 10 Kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kementerian ATR/BPN mendorong revisi tersebut agar penataan dapat dilakukan secara optimal.
Dalam rapat yang digelar di Balai Kota Depok, Nusron mengungkapkan bahwa realisasi target rencana detail tata ruang baru mencapai 17 persen, yang berkontribusi terhadap permasalahan pembangunan di sepanjang sungai di Jawa Barat. Hal ini juga berdampak pada kelancaran perizinan pembangunan, dimana proses zooming masih belum optimal.
Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya izin dalam membangun di sepanjang sungai, dengan melihat aspek kemanfaatan ruang. Nusron menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan harus memperhatikan kemanfaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan prinsip KKPM dalam setiap prosesnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan terkait tanah di pinggir sungai di Jawa Barat, serta meningkatkan keteraturan pembangunan di wilayah tersebut.
