Tulisan oleh Prabowo Subianto [diambil dari buku “Transformasi Strategis Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045” halaman 56-70, edisi softcover keempat]
Indonesia saat ini sedang menghadapi salah satu isu ekonomi paling krusialnya: aliran keluar terus-menerus dari kekayaan nasional. Sebagian besar kekayaan ekonomi yang dihasilkan oleh Indonesia disimpan dan digunakan di luar negeri.
Kekayaan bagi suatu negara seperti darah bagi tubuh; saat ini, Indonesia mengalami pendarahan keuangan, sebuah kondisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika kita melanjutkan analogi ini ke periode kolonial, maka ini berarti abad-abad pendarahan ekonomi.
Mereka yang akrab dengan pandangan saya yang sudah lama akan tahu bahwa saya secara konsisten telah menyoroti bagaimana kekayaan Indonesia mengalir keluar dari negara setiap tahunnya—tidak tinggal di dalam batas-batas kita.
Secara efektif, semua warga Indonesia secara tidak sukarela bekerja sebagai buruh untuk orang lain; kita berjuang di tanah air kita hanya untuk meningkatkan kemakmuran negara asing. Kita seperti penyewa di rumah sendiri.
Secara historis, selama zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), aliran keluar kekayaan kita sangat nyata, yang memicu tantangan dari Generasi 45 sebelumnya. VOC adalah perusahaan paling berharga dalam sejarah ekonomi. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia sangat tinggi, mungkin salah satu yang tertinggi secara global, namun keuntungannya disimpan di Belanda.
Kondisi saat ini mirip dengan masa lampau tetapi lebih tidak terang, yang membuatnya sulit dideteksi. Mereka yang menyadari situasi ini sering memilih untuk diam atau sudah merelakan diri pada realitas ini. Bahkan ada yang memfasilitasi aliran keluar kekayaan kita.
Untuk melacak bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri, kita dapat melihat beberapa indikator ekonomi:
Pertama, neraca perdagangan negara kita, terutama struktur kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang mengekspor.
Kedua, catatan simpanan di bank-bank asing milik wirausahawan dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang meraup keuntungan di Indonesia namun menyimpan hasilnya di luar negeri.
Saya mulai menganalisis buku besar ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997 saat saya berada di Yordania, tertarik untuk memahami keadaan sesungguhnya dari ekonomi kita. Mengevaluasi periode dari tahun 1997 hingga 2014, ternyata selama 17 tahun ini, total ekspor kita mencapai USD 1,9 triliun, menghasilkan surplus perdagangan sekitar IDR 26,6 triliun, dengan asumsi nilai tukar IDR 14.000. Angka ini cukup substansial.
Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah jumlah yang dilaporkan dalam dokumen ekspor. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya dari ekspor. Menurut wawasan dari banyak eksportir dan studi yang dilakukan oleh lembaga riset terkemuka, angka-angka ini bisa kurang melaporkan sebesar 20%, 30%, atau bahkan hingga 40%.
Global Financial Integrity memperkirakan kebocoran ekspor akibat ketidakcocokan fakta penyelesaian dagang, atau “kesalahan” dalam mencatat nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar pada tahun 2016, setara dengan sekitar IDR 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan.
Dari tahun 2004 hingga 2013, total kebocoran dari “kesalahan” ini mencapai USD 167,7 miliar—setara dengan sekitar IDR 2,3 kuadriliun dengan nilai tukar USD 1 = IDR 14.000.
Selain itu, setelah penyelidikan, terbukti bahwa sebagian besar keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Oleh karena itu, saya tidak heran ketika pada Agustus 2016, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sekitar IDR 11.400 triliun yang dimiliki oleh wirausahawan dan perusahaan Indonesia disimpan di luar negeri. Jumlah ini adalah 5 kali lipat dari anggaran nasional saat ini dan sekitar sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita.
Selain ekspor yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak tepat oleh wirausahawan kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia berakhir ke perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Hal ini terjadi karena sebagian besar nilai dari ekspor kita dikendalikan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan ini menjual sumber daya alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan-jalan kita, pelabuhan-pelabuhan, dan tenaga kerja rakyat kami. Namun, ketika mereka mendapat keuntungan, mereka tidak menyimpan hasil mereka di Indonesia. Selain itu, beberapa wirausahawan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan bisnis di Indonesia juga memilih untuk menyimpan dan mentransfer sebagian dari keuntungan mereka ke luar negeri.
Ini adalah masalah yang signifikan bagi negara kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, mereka tidak dapat digunakan untuk membangun negara kita. Bank-bank kita tidak memiliki cukup modal untuk memberikan pinjaman yang dapat merangsang perekonomian kita. Efek pengganda ekonomi yang diharapkan yang dapat menghidupkan kembali ekonomi Indonesia tidak terjadi.
Apakah ini merupakan masalah baru? Jika kita melihat ke belakang, tampaknya aliran keluar kekayaan Indonesia telah menjadi masalah selama berabad-abad. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita akui dan berikan solusi.
Jika kita kembali ke tahun 1950-an, kecuali selama periode-periode menyimpang, aktivitas ekspor-impor Indonesia menghasilkan keuntungan. Namun, siapa yang mendapat manfaat dari keuntungan ini?
Ketika kita melihat pidato Sukarno “Indonesia Menggugat”, menjadi jelas bahwa dia menyoroti masalah yang sama persis. Padahal saya menyebutkan angka dalam dolar AS dan Rupiah, Sukarno menggunakan Gulden dalam argumennya.
Isu inti yang ditekankan oleh Sukarno adalah aliran keluar kekayaan kita, sebuah masalah yang berkelanjutan yang dia jelaskan dengan indah dalam tulisannya:
“Bagi kolonialis, Indonesia tidak tertandingi—sebuah surga tak terbandingkan di dunia mana pun karena keindahannya yang luar biasa.
“Pada sekitar tahun 1870, pintu-pintu sudah terbuka. Seolah didorong oleh angin yang semakin keras, sungai yang mengalir deras, atau gemuruh gemuruh tentara yang menduduki sebuah kota, Hindia Belanda berubah setelah persetujuan Staten-Generaal Belanda terhadap Undang-Undang Agraria dan Sugar Act De Waal pada tahun 1870. Hal ini menyebabkan masuknya modal swasta ke Indonesia, melahirkan pabrik-pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau, dan berbagai usaha lainnya termasuk tambang, kereta api, jalur trem, kapal pengangkut, dan operasi manufaktur yang beragam.
“Bagi rakyat Indonesia, perubahan pasca-1870 ini hanya metode baru eksploitasi sumber daya. Bagi mereka, kolonialisme lama dan modern tidak dibedakan—keduanya hanya merupakan cara untuk menyedot kekayaan Indonesia ke luar negeri, melanjutkan pola eksploitasi ekonomi.”
Baru-baru ini saya menemukan sebuah studi yang mengungkapkan catatan resmi Belanda dari tahun 1878 hingga 1941. Dokumen ini rinci mencatat keuntungan dari ekspor Indonesia, tabungan Belanda di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk upaya kolonisasi Belanda.
Studi ini menunjukkan bahwa dalam rentang 63 tahun, Belanda mengumpulkan keuntungan yang mencapai 54 miliar Gulden. Pada saat itu, jumlah ini setara dengan USD 22 miliar. Disesuaikan dengan nilai saat ini, itu berjumlah sekitar USD 398 miliar, sama dengan USD 5,123 miliar hari ini—setara dengan IDR 66,599 triliun.
Bung Karno pernah mengkritik aliran keluar kekayaan kita yang besar, yang dia lihat sebagai pelarian modal dari Indonesia. Sebagai seseorang yang tidak berpendidikan formal di bidang ekonomi, saya menyebutnya sebagai “net outflow of national wealth”—kebocoran berlebihan dari sumber daya keuangan negara kita.
Saya sering ditanyai tentang mata uang Indonesia yang lemah dan harga-harga kebutuhan pokok yang volatil. Jawabannya, meskipun sederhana, tampaknya menjadi sesuatu yang banyak elit Indonesia dan pakar ekonomi enggan dibicarakan secara terbuka.
Saya secara konsisten menyatakan bahwa kekayaan nasional kita tidak tinggal di Indonesia. Ini adalah masalah mendasar.
Kita membiarkan kekayaan kita disedot ke luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengharapkan ekonomi kita berkembang? Bagaimana harga-harga bisa tetap stabil bagi warga kita jika kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri? Saya minta maaf jika kata-kata saya terlalu tajam. Ada yang menasihati saya untuk “hanya menyoroti hal-hal positif,” sementara yang lain menyarankan, “Pak Prabowo, tolong meredakan. Berbicara dengan lembut.”
Selama 15 tahun terakhir, setiap kali saya diberi kesempatan untuk menunjukkan data, saya selalu bertanya kepada para hadirin saya: “Apakah Anda ingin saya berbicara dengan lembut, atau Anda ingin mendengar kebenaran yang apa adanya? Apakah Anda lebih memilih kata-kata yang sopan dan menenangkan atau realitas yang jelas?”
Mereka selalu menjawab, “Berbicaralah apa adanya, Pak Prabowo.”
Menurut pendapat saya, elit Indonesia belum menyampaikan kejadian sebenarnya. Mereka belum transparan kepada rakyat.
Mengapa orang miskin semakin terpinggirkan? Mengapa orang kaya semakin kaya di Indonesia, sementara orang miskin semakin miskin? Mengapa petani kita tidak tersenyum di saat panen? Bagaimana mungkin di negara yang telah merdeka selama lebih dari 75 tahun, masih ada guru kontrak yang hanya mendapatkan IDR 200.000 per bulan? Meskipun sekarang ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan Daerah, itu masih jauh dari cukup.
Bagaimana ini bisa terjadi?
Bagaimana bisa keuntungan nasional kita mengalir ke luar negeri sementara para elit tetap diam? Puluhan ribu triliun Rupiah yang seharusnya berada di Indonesia disimpan di luar negeri, namun elite Indonesia tidak berjuang keras untuk mengrepatriasi dana-dana tersebut.
Ini pahit, apa yang saya katakan. Tetapi jika kita terus melihat aliran keluar kekayaan nasional setiap tahun, saya rasa kita tidak perlu rencana pembangunan jangka panjang sebagai suatu negara. Kita tidak membutuhkan rencana-rencana ini karena rakyat kita tidak akan mendapat manfaat dari mereka.
Dana ini sangat penting bagi masa depan negara kita. Kita tidak lagi mampu kehilangan kekayaan yang seharusnya beredar di dalam negeri kita.
Jika kita terus membiarkan kekayaan kita terus mengalir keluar negeri, kita mengaku bahwa kita puas hanya menjadi pasar dan kolam tenaga kerja untuk sistem kapitalis global.
Sumber daya kita dieksploitasi, dan rakyat kita dimanfaatkan untuk memperkaya negara lain. Kita diatur untuk menjadi konsumen belaka dari produk dan jasa asing.
Kita penuh dengan retorika. Rakyat dan pemimpin kita menyanyikan “Indonesia Raya” dan “Maju Tak Gentar,” namun kesejahteraan kita stagnan. Kita tetap miskin. Kita terjebak dalam perangkap pendapatan menengah.
Meskipun menjadi negara kaya sumber daya alam, dikelilingi oleh lautan, kita masih impor ikan, garam, singkong, dan bahkan daging.
Apa yang membuat saya bingung adalah mengapa orang tertawa saat kita bicara tentang “mengimpor daging, mengimpor singkong”? Saya tidak mengerti. Seharusnya kita menangis.
Tapi mereka berkata, ambang penderitaan rakyat Indonesia sangat tinggi. Jadi, jika seseorang menginjak kaki kita, orang Indonesia tidak berteriak karena karakter nasional kita yang baik dan menerima (nrimo). “Silakan, lanjutkan dan injak kaki saya. Silakan, tipu saya dan ambil kekayaan saya.”
Inilah mengapa, menurut pandangan saya, negara kita saat ini berada di persimpangan yang sangat krusial.
Darah kita telah diisap selama puluhan tahun. Tubuh bangsa Indonesia seharusnya sudah berada di unit gawat darurat saat ini.
“Kebocoran” keuangan yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk membangun negara kita harus dihentikan segera. Kebocoran ini mencakup:
Tabungan nasional yang hilang dari keuntungan perdagangan kita,
Pendapatan pajak nasional yang berkurang karena rasio pajak rendah kita,
Korupsi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran nasional.
Masalah-masalah yang digabungkan ini berpotensi membuang sampai dengan IDR 2.800 triliun setiap tahun—sebuah angka yang mengkhawatirkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, di antara sumber-sumber yang kredibel lainnya. Menghentikan aliran keuangan ini sangat penting untuk integritas ekonomi dan kemakmuran masa depan Indonesia.
Saat ini, kita juga kehilangan uang ke luar negeri dengan membeli barang-barang buatan luar negeri, yang sebenarnya bisa diproduksi secara lokal oleh putra-putri Indonesia. Sebagian bahkan mengatakan kita telah kecanduan barang-barang impor.
Hal ini terlihat dalam penggunaan sehari-hari kita, dari saat kita bangun sampai kita tidur.
Dari mana bahan baku untuk mi instan yang kita konsumsi berasal? Hampir 100% berasal dari gandum yang diproduksi di negara-negara Barat, yang kita impor sebanyak 10 juta ton setiap tahun.
Bagaimana dengan beras yang kita makan, mobil yang kita kemudi, ponsel yang kita bawa, dan baja yang digunakan untuk membangun rumah kita?
Apakah diproduksi oleh perusahaan asing atau Indonesia? Jika diproduksi di Indonesia, apakah perusahaan-perusahaan tersebut asing atau dimiliki secara nasional?
Pikirkanlah.
Misalnya, pada tahun 2019, kita membeli sekitar 6,4 juta sepeda motor dan sekitar 1 juta mobil sebagai negara. Dari semua mobil yang dibeli oleh orang Indonesia, tidak satupun berasal dari perusahaan mobil nasional Indonesia. Setiap kali kita membeli kendaraan-kendaraan itu, kita secara efektif mentransfer uang ke luar negeri.
Memang, banyak merek mobil dan sepeda motor yang kita beli di Indonesia memiliki pabrik di sini. Memang benar bahwa beberapa biaya produksi menguntungkan warga Indonesia yang bekerja di pabrik-pabrik ini, tetapi keuntungan tidak tinggal di Indonesia. Setelah membayar para pekerja pabrik kami, penjual, dan teknisi di ribuan toko—semua di antara mereka adalah warga negara kita—ditambah dengan tagihan listrik dan pajak kami, sebagian besar keuntungan bersih masih mengalir keluar negara.
Situasi ini tercermin dalam neraca pendapatan primer kita, yang melacak uang besar yang mengalir keluar dari negara dari investasi asing, termasuk pendapatan modal, pendapatan bunga, dan hasil investasi lainnya.
Saatu ini, neraca pendapatan primer
