Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus diduga terjadi pada tahun 2023-2024. Informasi ini masih bersifat sementara dan KPK terus melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk memastikan tahun terjadinya perkara tersebut. Meskipun demikian, KPK akan menetapkan tahun terjadinya perkara tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Pada 20 Juni 2025, KPK telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus ini. Pansus Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024, terutama terkait dengan pembagian kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi. Kementerian Agama membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Setyo menegaskan pentingnya menetapkan tahun terjadinya perkara ini dengan saksama agar dapat dipertanggungjawabkan. Meski informasi awal mengindikasikan tahun 2023-2024, KPK masih membuka kemungkinan untuk menetapkan tahun sebelumnya. Proses hukum ini masih dalam tahap penyelidikan dan perjalanan kasus ini akan terus diawasi dengan cermat untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
