Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pada masa sidang yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Tahun 2026 diproyeksikan akan dihadapi dengan situasi global yang dinamis dan tidak menentu, dengan konflik geopolitik dan perekonomian global yang tidak kondusif mempengaruhi berbagai aspek ekonomi. Puan menggarisbawahi pentingnya pembahasan kebijakan ekonomi makro dan fiskal untuk tahun 2026 yang harus mengantisipasi dampak dari kondisi global tersebut, sehingga APBN dapat menjalankan pembangunan nasional secara efektif.
Kemudian, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 juga harus mencakup kebijakan terkini, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis. Di samping itu, DPR RI juga akan merancang Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2024, dengan fokus pada efektivitas pencapaian, efisiensi pelaksanaan, dan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Puan menegaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan APBN, prinsip tertib, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab harus diutamakan. Dalam fungsi diplomasi parlemen, DPR RI akan menerima kunjungan dari duta besar negara sahabat dan melakukan lawatan kerja ke beberapa negara. Dia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam tugas DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan kepatutan dalam setiap keputusan yang diambil.
Rakyat Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas DPR RI.
