Pada tanggal 2 September 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kesehatan melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta sinergi Pos Pelayanan Terpadu.
Acara penandatanganan PKS tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 2 gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan pada hari Senin, 2 September. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan Ketua Umum TP PKK Pusat pada tahun 2023.
Dokumen PKS yang ditandatangani mencakup dua poin utama. Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan TP PKK Pusat mengenai Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penyehatan Lingkungan dengan TP PKK Pusat mengenai Penguatan Upaya Penyehatan Lingkungan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Endang Sumiwi, menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan bersama TP PKK Pusat akan membawa dampak positif dalam upaya menyehatkan lingkungan dan menurunkan angka stunting. Kemenkes berkomitmen untuk mendukung posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memperkuat kerjasama dengan PKK dalam transformasi kesehatan agar masyarakat tetap sehat.
Direktur Penyehatan Lingkungan, Anas Ma’ruf, juga menyoroti pentingnya advokasi kepada pemerintah daerah dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan peningkatan keterampilan bagi TP PKK daerah. Kemitraan antara Ditjen Kesmas dan TP PKK serta Direktorat Penyehatan Lingkungan dan TP PKK bertujuan untuk melibatkan masyarakat, termasuk ibu-ibu rumah tangga, dalam upaya menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.
Kemenkes berkomitmen untuk terus melakukan transformasi sistem kesehatan guna mencapai kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Kolaborasi dengan TP PKK sebagai mitra penggerak diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan secara berkelanjutan. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
