Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto dari Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyampaikan empat hal yang dapat menyebabkan konflik sosial pada tahapan Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi dengan Komnas HAM mengenai mitigasi konflik sosial di Pilkada 2024.
Menurut Heri, hal pertama yang dapat menyebabkan konflik sosial adalah polarisasi politik yang memecah masyarakat berdasarkan pilihan politik. Hal kedua adalah dugaan kecurangan selama tahapan Pilkada, ketiga adalah ketidakpuasan kelompok terhadap hasil Pemilu, dan keempat adalah propaganda dan manipulasi yang memprovokasi masyarakat.
Untuk mengantisipasi potensi konflik sosial tersebut, pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melakukan pemetaan. Langkah-langkah yang diambil antara lain mencegah dan menangani polarisasi politik bernuansa SARA, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, mencegah provokasi kelompok tertentu, dan memperkuat antisipasi terhadap protes massa terhadap hasil Pilkada.
Heri menyatakan keyakinannya bahwa dengan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, potensi konflik sosial di masyarakat saat Pilkada 2024 dapat diantisipasi. Menurutnya, Pilkada bukan hanya tanggung jawab Penyelenggara Pemilu, namun juga memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait.
Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah dimulai oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
