Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Francine Widjojo, terkejut atas rekomendasi dari KPK kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya untuk menaikkan tarif air minum. Francine menganggap rekomendasi tersebut diluar kewenangan KPK dan menjelaskan bahwa Undang-Undang yang berlaku menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi semacam itu. Menurut Francine, PAM Jaya seharusnya fokus pada penyelenggaraan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat, bukan mencari keuntungan semata.
Francine juga menyoroti tingkat kebocoran air (NRW) PAM Jaya yang tinggi dan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menginvestigasi isu ini. Dalam suratnya kepada Bapemperda, Francine meminta agar kejanggalan ini segera ditindaklanjuti. Dia juga menyinggung bahwa meskipun mengalami kenaikan yang signifikan, PAM Jaya baru-baru ini membagikan dividen besar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak mengalami kerugian seperti yang diperkirakan.
Francine PSI Menyoroti Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Minum
