Indonesia bersikeras untuk menjadi negara yang kuat dan dihormati. Tujuannya adalah menjadi negara yang diakui karena kesejahteraan rakyatnya dan kontribusi positifnya pada bangsa-bangsa lain. Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, bercita-cita untuk pemerintah negara yang melindungi segenap orang Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia juga. Semua ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945.
Meski demikian, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum mencapai tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Ketimpangan ekonomi masih tinggi dan masih banyak warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan atau terancam jatuh miskin. Hal ini bertentangan dengan sumber daya alam dan tenaga kerja yang seharusnya membuat negara itu sejahtera.
Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Berbagai presiden Indonesia, termasuk Joko Widodo, telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk mencapai Indonesia Emas di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbagai langkah penguatan peran pemerintah dalam pembangunan bangsa.
Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono telah melaksanakan berbagai program yang menghasilkan fondasi ekonomi dan sosial yang kuat. Capaian mereka meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan program jaring pengaman sosial.
Jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh mandat dari rakyat pada 14 Februari 2024, mereka berencana untuk melaksanakan program-program konkret yang langsung menyentuh akar masalah. Tujuan mereka dalam waktu singkat adalah memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah unggul, melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, menaikkan gaji ASN dan pejabat negara, memperkuat pembangunan infrastruktur desa, dan mendirikan Badan Penerimaan Negara.
Sumber: Kompas.id
