Pada hari Jumat, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencegah distribusi sejumlah makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) setelah menerima laporan dari beberapa balai besar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat keracunan atau gizi tidak sesuai yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Distribusi makanan yang tidak layak tersebut dicegah di beberapa tempat yang tidak disebutkan namanya. BPOM terlibat dalam program tersebut sejak Kamis (2/1) dengan 13 tugas yang meliputi evaluasi produk yang diberikan dan pengawasan dapur sumber menu. Bersamaan dengan itu, Kepala Polri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, juga menyatakan keterlibatannya dalam program makan bergizi gratis dengan melakukan rekrutmen bintara kompetensi khusus di bidang gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) per Senin (6/1), dimulai dengan memberikan prioritas kepada para siswa sekolah. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi dan sehat.
