Pemerintah Korea Selatan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter yang melakukan mogok kerja. Para dokter, yang hampir 12.000 orang dari 100 rumah sakit pendidikan, melakukan pemogokan yang telah menyebabkan pembatalan operasi, peningkatan waktu tunggu, dan penundaan pengobatan, termasuk bagi pasien yang membutuhkan perawatan darurat.
Para dokter melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dekat kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan. Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan telah menerapkan prosedur yang dapat menyebabkan 4.900 dokter kehilangan izin medis mereka jika terus melanggar perintah untuk kembali bekerja. Mereka juga diberikan peringatan bahwa akan dikenakan skorsing selama tiga bulan, yang dapat menghambat mereka untuk menjadi spesialis setidaknya selama satu tahun.
Perselisihan ini dimulai dari protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter yang terlatih untuk mengatasi kekurangan di daerah pedesaan dan meningkatnya permintaan layanan kesehatan karena populasi penuaan Korea Selatan yang cepat. Namun, dokter yang melakukan mogok menyatakan bahwa rekrutmen tambahan akan membahayakan kualitas layanan kesehatan dan menuntut perbaikan gaji dan kondisi.
Pemerintah Korea Selatan telah mencoba menugaskan ahli bedah militer dan dokter kesehatan masyarakat untuk mengisi kekosongan di rumah sakit tertentu, namun menyatakan bahwa layanan kesehatan tidak mengalami kekacauan. Direktur divisi kesehatan dan kebijakan medis di kementerian, Chun Byung-wang, menyatakan bahwa dokter yang kembali bekerja sebelum tindakan administratif selesai akan dihormati dan dilindungi.
Pemerintah juga telah mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan gaji dan kondisi tenaga medis yang sedang dalam masa pelatihan, namun tuntutan dari kedua belah pihak untuk bernegosiasi terus meningkat. Kritik juga muncul terhadap rencana rekrutmen ini, dengan tuduhan bahwa presiden negara tersebut menggunakan reformasi medis untuk kepentingan politik.
Semua pihak diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan ini melalui dialog, dengan pemerintah Korea Selatan bersedia mendengarkan pendapat komunitas medis sebagai bagian dari reformasi medis. Langkah-langkah konstruktif perlu diambil untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia dan berkualitas di Korea Selatan.
