Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Namun, upaya ini menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Keputusan ini memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan dalam rangka pertahanan dan keamanan, atas nama Kementerian Pertahanan RI. Luas kawasannya mencapai 13.540 hektar, terletak di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Organisasi lingkungan seperti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Pemilik tanah di beberapa distrik di Merauke juga mengeluhkan bahwa tanah mereka telah digusur tanpa persetujuan.
Proyek PSN Merauke untuk mencetak satu juta hektar sawah baru dan pembangunan sarana ketahanan pangan diduga tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diperlukan. Masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup juga tidak dilibatkan dalam pembahasan proyek ini sejak awal.
Di sisi lain, LBH Papua juga menyuarakan kritik terhadap proyek ini. Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan penghancuran kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua menegaskan bahwa proyek PSN di Merauke, yang berfokus pada pengembangan produksi pangan, mengancam eksistensi kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN ini. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa progres proyek food estate di Humbang Hasundutan dan cetak sawah di Merauke berjalan dengan baik. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga tetap komitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.
Dengan adanya kritik dan tuntutan dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan dan keberlanjutan proyek ini, perlu pertimbangan yang matang serta keterlibatan masyarakat adat dan organisasi lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek PSN di Merauke.
