Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan penyelidikan untuk membongkar sindikat penyelundup benih bening lobster (BBL) di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa penyelidikan saat ini dilakukan hingga ke pemodal, berbeda dengan sebelumnya yang hanya berhenti pada kurir.
KKP bekerja sama dengan berbagai instansi seperti PPATK, Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Polri, TNI Angkatan Laut, dan Avsec untuk melakukan pengawasan berlapis guna mencegah penyelundupan BBL ilegal ke luar negeri. Modus penyelundupan juga semakin beragam, termasuk dengan mengelabui petugas melalui pengemasan ulang dan berganti mobil saat mendistribusikan BBL.
Penyelundupan BBL yang bocor ke Vietnam, negara yang memiliki kebutuhan besar untuk budi daya lobster, dilakukan melalui wilayah perbatasan laut seperti Batam dan jalur darat seperti Merak, Palembang, Jambi, Lampung, Jateng, Jatim, dan Bali. Selain itu, Indonesia juga telah menggandeng Vietnam untuk kerja sama budi daya lobster secara resmi.
Satgas PMO-724 dibentuk untuk memperkuat soliditas internal KKP dalam mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster. Satgas ini telah berhasil mengurangi penyelundupan benur sejak Januari dengan nilai ekonomi sekitar Rp400 miliar yang berhasil diselamatkan dari kegiatan ilegal.
