Oleh: Prabowo Subianto [dikutip dari “Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045”, halaman 175-205, edisi softcover ke-4]
Di luar delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program-program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
17 target ini sangat penting karena mereka mewakili pijakan-pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur.
Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh).
Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan berani, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan seksama.
Untuk pangan, inisiatifnya termasuk program pengembangan lahan pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimun tambahan luas panen tanaman sebesar 4 juta hektar ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, bila semua dianggap sebagai lahan sawah, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan produktivitas rata-rata 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil panen 50%).
Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti energi hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi.
Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama masa kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan penerimaan negara, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional.
Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Lembaga Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%.
Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan bukan pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka.
Menghapus kemiskinan, oleh karena itu, harus menjadi batu penjuru kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan bersama.
Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran dalam keluarga. Secara bersamaan, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan bagi penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses kepada layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas kunci bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan sains dan teknologi.
Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, mengupgrade fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM.
Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun ke depan.
Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk membangun otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowmen budaya memastikan pemeliharaan budaya kita terus berlanjut. Program-program yang bertujuan untuk memperkaya ekonomi kreatif, meningkatkan prestasi kebudayaan, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global.
Membangun ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif mengharuskan negara memainkan peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan advokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Mendukung
Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat tercapai dalam lingkungan negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam perjuangan kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup dengan sehat dan nyaman.
Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air melalui berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, pengadopsian bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan diperjuangkan secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan.
Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani diincentif untuk mengorganisasi secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Ber-sanitasi Baik bagi Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan
Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai dari tahun kedua.
Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa milik publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit rumah di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Kota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Karakteristik, dan Mandiri Lainnya
Kunci pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusional untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.
Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir untuk UKM, Kredit Usaha Startup, dan kredit untuk milenial dan Gen Z, terutama di bidang bisnis inovatif dan teknologi, akan didorong, diperluas, dan ditingkatkan untuk menumbuhkan wirausaha baru.
Pembangunan di Indonesia harus lebih seimbang dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Salah satu inisiatif tersebut adalah pengembangan Kota Nusantara (IKN) dan pendirian 10 kota inovatif, karakteristik, dan mandiri.
Target Prioritas 14: Memastikan Harmoni di Antara Komunitas Agama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Pemeliharaan Tempat Ibadah
Menjaga harmoni di antara komunitas agama, kebebasan beribadah, pendirian, dan pemeliharaan tempat ibadah adalah komponen penting dari kehidupan nasional. Harmoni yang diciptakan memperkuat negara, memastikan keamanan dan masyarakat yang harmonis.
Target Prioritas 15: Meningkatkan Pemrosesan Hilir dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam, Termasuk Sumber Daya Maritim, untuk Maksimalkan Penciptaan Lapangan Kerja dan Mencapai Kesetaraan Ekonomi
Langkah menuju pemrosesan hilir dan industrialisasi berbasis sumber daya alam penting untuk menambah nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan efek pengganda secara sosial dan ekonomi. Pemrosesan hilir memastikan transfer teknologi, mengembangkan sumber daya manusia lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sudah menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional di daerah kaya sumber daya alam, mempromosikan distribusi ekonomi yang berkeadilan dan industrialisasi di seluruh Indonesia Timur.
Inisiatif yang sudah ada seperti pemrosesan nikkel akan terus berlanjut dan diperluas untuk mencakup bauksit, tembaga, timah, produk agro, dan produk maritim. Memperkuat sektor maritim sangat penting untuk mendukung industrialisasi dan mengembangkan ekonomi biru.
Kekayaan alam Indonesia harus diproses di dalam negeri. Saat ini, kita kehilangan penerimaan negara potensial dengan mengekspor sumber daya alam mentah dengan harga lebih rendah. Memproses sumber daya ini di dalam negeri akan menangkap nilai tambah tambahan.
Sebagai contoh, laporan menyarankan bahwa selama 30 tahun, kerugian nilai tambah dari mengekspor konsentrat tembaga bisa mencapai USD 108 miliar. Untuk gas alam, mengekspornya mentah selama periode yang sama menghasilkan peluang tambahan nilainya sebesar USD 225 miliar. Kedua komoditas ini bersama-sama mewakili kerugian USD 333 miliar atau Rp 4.329 triliun nilai tambah yang tidak diproses. Pada tahun 2015, mengekspor 3 juta ton konsentrat tembaga seharga USD 1.499 per ton menghasilkan USD 4,5 miliar. Namun, memprosesnya di dalam negeri menjadi tembaga, emas, perak, asam sulfat, dan slag bisa menghasilkan USD 8,1 miliar, kehilangan USD 3,6 miliar atau sekitar Rp 46,8 triliun nilai tambah setiap tahunnya.
Skenario serupa dengan gas alam pada tahun 2015 menunjukkan bahwa mengekspornya dalam bentuk mentah pada 3.100 MMSCD atau 20 juta ton dengan harga USD 7 per MMBtu menghasilkan USD 7,2 miliar. Memrosesnya menjadi metanol, olefin, dan amonia bisa menghasilkan USD 14,7 miliar, lebih dari dua kali lipat pendapatan jika diproses terlebih dahulu.
Isu ini merupakan peluang besar. Dengan memproses sumber daya alam kita di dalam negeri, Indonesia bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia
