Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan pentingnya memanfaatkan kawasan maritim sebagai kunci perkembangan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kawasan maritim menjadi jalur mobilitas barang dan orang yang sangat vital.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki luas laut yang mencapai 2/3 dari total luas wilayahnya. Hal ini menjadikan sektor maritim sebagai kunci utama dalam pengembangan ekonomi nasional.
Untuk mendukung potensi kawasan maritim, diperlukan fasilitas pelabuhan yang memadai. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit moda transportasi laut, tetapi juga merupakan lokasi penting untuk kegiatan bongkar muat logistik.
Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan fasilitas pelabuhan sesuai standar pelayanan, manajemen, dan teknologi. Selain itu, pelabuhan juga harus terhubung dengan baik dengan moda transportasi lainnya untuk memastikan pelayanan yang cepat dan efisien.
Dalam kunjungan kerjanya, Jokowi meresmikan dua pelabuhan di Sulawesi Tengah yang telah direhabilitasi pasca bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi pada tahun 2018. Pelabuhan tersebut telah direvitalisasi untuk memulihkan fungsi dan kapasitas pelayanan sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana.
Jokowi memberikan apresiasi atas kemajuan Sulawesi Tengah dalam membangun kembali infrastruktur pasca bencana alam. Dengan adanya rehabilitasi pelabuhan di Kawasan Teluk Palu, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Total anggaran yang digunakan untuk rehab-rekon pelabuhan di kawasan Teluk Palu mencapai Rp233 miliar. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana dan meningkatkan kapasitas pelayanan sebagai pusat aktivitas logistik.
Dengan terus mengoptimalkan potensi kawasan maritim, Indonesia diharapkan dapat terus bersaing dengan negara-negara lain. Kesadaran akan pentingnya pengembangan sektor maritim sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi semakin ditekankan oleh pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara.
